PEKANBARU,RIAUBERTUAH.ID - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution memaparkan potensi ekonomi wilayah kerja (WK) Rokan saat menjadi narasumber di Webinar yang ditaja oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).
Wagubri menyampaikan bahwa potensi ekonomi WK migas Rokan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi industri migas di Riau.
"Hal ini tercantum dalam Visi Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia (Riau BERSATU)," kata Wagubri.
Menurut Wagub Edy Natar, kebijakan Pemprov Riau terkait optimalisasi potensi ekonomi industri migas di Riau bahwa BUMD Riau sebagai salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya dalam pengelolaan PI 10 persen WK Migas.
"Juga ikut dalam pengelolaan Blok Rokan melalui mekanisme “B to B” PT. Pertamina Hulu Rokan, dan aktif dalam kegiatan Bisnis Usaha Hulu dan Hilir Migas serta Jasa Penunjang Migas," tuturnya.
Kebijakan Pemprov Riau selanjutnya, Edy Natar mengatakan pengusaha lokal akan diberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, baik sebagai pelaksana proyek dan kegiatan jasa penunjang seperti pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di Blok Rokan, pembangunan pipa minyak mentah, dan pengembangan sumur-sumur baru serta usaha penunjang lainnya.
"Berikutnya mensinergi Program CSR pada WK Migas Blok Rokan dengan program dengan pembangunan daerah yang ada di provinsi Riau," lanjutnya.
Ditambahkan wagubri, Pemprov Riau berharap dapat menggunakan tenaga kerja lokal pada kegiatan hulu migas dan jasa penunjang migas menjadi prioritas.
"Kita akan melibatkan perguruan tinggi di Provinsi Riau dalam setiap studi/kajian yang berkaitan dengan kegiatan hulu migas," tutup Wagubri.
Dalam acara tersebut Wagubri didampingi langsung oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Indra Agus Lukman. Sementara peserta webinar tersebut Wakil III DPRD Provinsi Riau Hardianto, Ketua Umum FKPMR Chaidir, Dirut PT Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip, Penasehat Ahli SKK Migas Satya Widya Yudha, dan Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah.
(Sumber: mediacenter.riau.go.id)